Putusan MK Pelajaran buat KPK

Penulis: Nur Aivanni Pada: Jumat, 09 Feb 2018, 07:02 WIB Polkam dan HAM
Putusan MK Pelajaran buat KPK

KPK/L-1/ Grafis: SENO

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ranah eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket DPR. Putusan itu diharapkan menjadi pelajaran buat KPK.

Dalam sidang putusan kemarin, MK menolak permohonan perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi untuk uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengenai hak angket DPR. Begitu juga dengan permohonan perkara No 37/PUU-XV/2017 yang diajukan Horas AM Narborhu selaku Direktur Eksekutif Lira Institute dan perkara No 40/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan para pemohon," demikian amar putusan yang dibacakan ketua majelis, Arief Hidayat, di Gedung MK, Jakarta.

Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK masuk ranah eksekutif. Lantaran itu, KPK bisa menjadi objek hak angket DPR dalam hal pengawasan. Namun, meski KPK masuk ranah eksekutif, mahkamah menyatakan bukan berarti lembaga itu tidak bersifat independen.

Dalam putusan itu terdapat perbedaan (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Maria Farida Indrati. Mereka menilai KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang kekuasaan negara.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menilai putusan MK tepat dan memperjelas kedudukan lembaga negara. Menurutnya, putusan itu harus menjadi pelajaran bagi KPK untuk lebih berhati-hati ke depannya.

"Jangan karena diberikan kewenangan yang besar maka ingin membentuk negara dalam negara. MK akhirnya menyatakan dia (KPK) adalah lembaga di dalam negara Indonesia yang tidak punya impunitas," papar Taufiq.

Meski KPK bisa menjadi objek hak angket, ia menambahkan masa kerja pansus tak akan diperpanjang untuk meminta keterangan mereka. Selama ini, lembaga antirasyawah itu tak pernah memenuhi panggilan pansus dengan alasan masih menunggu putusan MK.

"Tidak ada pengaruhnya dengan putusan MK. Kami ini membuat pansus tidak main-main. Tidak ada dalam pikiran kami pikiran balas dendam. Rekomendasi tetap akan dibacakan pada 14 Februari 2018," tandas Taufiq.

Ketua DPR Bambang Soesatyo juga memastikan tidak ada perubahan rekomendasi pansus. "Pesan dan harapan saya, sudahlah jangan adu-adu lagi DPR dengan KPK."

Sebaliknya, anggota pansus dari PDIP Masinton Pasaribu berpan-dangan KPK perlu dipanggil lagi untuk diklarifikasi soal berbagai temuan di rapat pansus.

Inkonsiten

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK tersebut meski dengan kekecewaan.

"Namun, yang saya tangkap sifatnya limitatif, artinya penanganan perkara kita seharusnya tidak bisa diangketkan. Jadi, urusan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan seharusnya tidak bisa diangket," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga mengaku kecewa. Namun, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, KPK tetap menghormati.

"Ada yang menarik dari dissenting opinion tersebut, putusan hari ini bertentangan dengan empat putus-an MK sebelumnya. Dulu dikatakan (KPK) bukan bagian dari eksekutif, hari ini dikatakan oleh hakim yang lima orang sebagai bagian dari eksekutif. Jadi, menarik untuk kita lihat inkonsistensi (dari) MK."

Saat ditanya apakah nanti KPK akan datang jika dipanggil Pansus Hak Angket KPK setelah putusan MK itu, Laode belum bisa memastikan.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar pun menyayangkan putusan MK tentang posisi KPK. Menurutnya, semakin hari putusan MK semakin mengkhawatirkan.

Sebaliknya, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai putusan MK bahwa KPK bagian dari eksekutif sudah benar.

"Namun, bukan berarti otomatis KPK berada di bawah presiden. Menempatkan KPK sebagai institusi peradilan juga lebih tidak tepat lagi," terangnya.(Dro/Nov/Yan/X-8)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More