DMI Tolak Politisasi Masjid dalam Pilkada

Penulis: Nur Aivanni Pada: Jumat, 09 Feb 2018, 20:25 WIB Pilkada
DMI Tolak Politisasi Masjid dalam Pilkada

MI/Adam Dwi

KETUA Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta Makmun Al Ayyubi mengimbau agar Pilkada 2018 menjadi ajang pertarungan yang sehat. Calon kepala daerah atau partai politik tidak menjadikan tempat ibadah sebagai arena berkampanye.

Penggunaan tempat ibadah sebagai tempat berkampanye, sambungnya, akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Ia mengakui masjid memang rawan digunakan untuk ajang kampanye.

"Masjid ini adalah tempat yang paling luar biasa (rawan untuk kampanye). Ongkosnya mudah dan gampang ngumpulin jamaah. Sekali dia datang, dia menyampaikan program-programnya, itu kan lebih gampang. Oleh karena itu sangat rawan ketika masjid ini digunakan untuk ajang kampanye," tegas Makmun seusai menghadiri acara Halaqoh Forum Silaturrahim Takmir Masjid Jakarta, di Jakarta, Jumat (9/2).

Ia pun menegaskan bahwa Dewan Masjid Indonesia (DMI) tidak memperbolehkan masjid digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis.

"Ketika ada orang ingin menggunakan masjid ditanya dulu, apa nih tujuannya. Jangan kemudian nanti izinnya adalah melakukan pengajian, tapi isinya kampanye. Itu yang tidak benar," imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan memang perlu ada pengawasan terhadap penggunaan masjid agar tidak disalahgunakan untuk kampanye. Pengawasan tersebut dapat dilakukan kerja sama antara pengurus masjid dengan panwas setempat.

"Saya pikir harus kerja bareng dengan Panwas. Panwas pun tidak akan mampu dia kerja sendirian karena keterbatasan tenaga. Mari gandeng (pengurus) masjid. Saya kira ini sangat bagus ya," pungkasnya.

Dalam Forum Silaturrahim Takmir Masjid Jakarta tersebut disampaikan pernyataan sikap secara tegas, bahwa forum tersebut menolak segala bentuk politisasi masjid yang dapat memecah belah persatuan umat.

Selain itu, forum juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung gerakan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.

Forum juga mengajak kepada seluruh imam, dai dan mubalig agar menjadikan mimbar masjid sebagai media untuk menyampaikan dakwah atau ajakan menjalankan ajaran agama secara sejuk dan damai, menerima perbedaan dan saling menjunjung toleransi.

Tak hanya itu, mereka pun mengajak stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai, para calon kepala daerah dan para tim sukses untuk menjaga netralitas masjid agar terlepas dari kampanye dan kepentingan pragmatis.

Ketua Forum Silaturrahim Takmir Masjid Jakarta Husny Mubarok Amir mengatakan, pernyataan sikap tersebut sebagai bentuk gerakan moral keagamaan.

Ia pun berharap gerakan tersebut dapat tersampaikan dari satu masjid ke masjid lainnya di Jakarta. Harapannya bisa ditiru masjid-masjid di daerah yang akan menggelar pilkada serentak.

"Kita ajak mereka untuk menyatakan sikap agar mereka ketika kembali ke masjidnya mereka juga menyampaikan ke dai, mubalig, pengisi khutbah, terutama imam, agar tetap yang disampaikan dakwah-dakwah yang sejuk. Tidak boleh kampanye atau politik praktis di masjid, akan jadi bahaya kalau kampanye sampai di masjid, jamaah yang berbeda pilihan pasti akan terpecah belah," tuturnya. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More