Minyak Sawit Indonesia Dapat Dukungan Aliansi Eropa

Penulis: Andhika Prasetyo Pada: Selasa, 13 Feb 2018, 18:30 WIB Ekonomi
Minyak Sawit Indonesia Dapat Dukungan Aliansi Eropa

MI/Aries Munandar

TIDAK semua masyarakat Uni Eropa (UE) berusaha menjegal upaya perdagangan hasil kelapa sawit Indonesia. European Palm Oil Alliance (EPOA) salah satunya. Lembaga yang berisikan para pelaku industri sawit di Benua Biru itu siap membantu Indonesia melawan resolusi minyak sawit oleh Parlemen UE.

Ketua EPOA Frans Classeen menilai industri kelapa sawit Indonesia sudah dijalankan dengan sangat baik dan mendukung pencapaian tujuh kriteria pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi wilayah, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, masih banyak kesalahpahaman informasi tentang produk hasil perkebunan itu di Eropa sehingga banyak kebijakan yang diskriminatif termasuk implementasi food labeling.

Maka dari itu, ia mengungkapkan pihaknya akan berusaha menunjukkan fakta-fakta sesungguhnya tentang kelapa sawit, mulai dari manfaat hingga isu-isu keberlanjutan.

"Yang kami lakukan bukanlah bantuan promosi. Kami hanya ingin memberikan pandangan yang seimbang dan objektif tentang kelapa sawit. Kami menyadari kita semua saling membutuhkan," ujar Frans di Jakarta, Selasa (13/2).

Menurutnya, akan berat bagi Indonesia untuk menentang 28 negara yang tergabung dalam UE sendirian. Terlebih, mereka memiliki sudut pandang dan kebudayaan yang berbeda sehingga butuh pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan kepada negara-negara tersebut.

"Harus ada pendekatan yang terstruktur untuk berbicara dengan mereka. Kami sudah memulai itu dan akan kami terus lanjutkan ke semua pihak, pengusaha, politisi, pemerintah," tuturnya.

Pada intinya, EPOA menginginkan level aturan permainan yang sama untuk semua produk minyak nabati. Tidak boleh ada diskriminasi sehingga kompetisi yang baik dan seimbang dapat terwujud.

Sebelumnya, pada pertengahan Januari silam, berdasarkan pemungutan suara, Parlemen UE memutuskan untuk menghentikan penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021. Hal tersebut jelas mendapat tentangan hebat dari pemerintah serta para pengusaha sawit dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Danang Girindrawardana mengungkapkan putusan yang kemudian dilandaskan dalam Amsterdam Declaration itu sangat tidak konsisten. Ia melihat banyak aturan yang dipaksa dibuat untuk menghadang produk sawit Indonesia.

"Di Amsterdam Declaration itu disebutkan semua produk minyak sawit yang masuk ke Eropa pada 2020 harus berkelanjutan. Kita yakin itu bisa, karena sekarang pun sudah berkelanjutan. Tetapi kemudian kalau sudah berkelanjutan, kenapa 2021 biofuel Indonesia harus dilarang. Lalu pada 2030 semua produk minyak nabati dilarang. Kalau dilarang, kenapa tidak disamakan semua waktunya? Ini kan diskriminasi," jelasnya.

Ia pun mengaku senang ada pihak-pihak dari Eropa yang masih berpikir logis terkait industri kelapa sawit. EPOA, lanjutnya, mampu melihat persoalan sawit tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial.

Jika pelarangan yang dicetuskan Parlemen UE benar-benar diterapkan, ia menyebutkan akan ada 4,4 juta petani Indonesia yang terdampak dan hal itu malah akan membuat target SDGs tidak akan tercapai.

"Itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan saat bertemu dengan parlemen, dewan dan komisioner pada 28 Februari mendatang," tandasnya. (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More