Rusun Hibrida Menanti Warga

Penulis: Administrator Pada: Rabu, 14 Feb 2018, 08:23 WIB Megapolitan
Rusun Hibrida Menanti Warga

MI/ADAM DWI

BANJIR sudah memberi pelajaran bagi warga yang tinggal di Bidaracina. Namun, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga saat ini belum memetakan kembali lahan yang akan dibebaskan untuk proyek sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT).

Fikri Abdurahman, salah satu staf BBWSCC, berdalih pemetaan belum dilakukan lantaran terbentur gugatan-gugatan yang diajukan warga Bidaracina. "Pemetaan belum karena warga tidak mengizinkan pengukuruan. Waktu itu tahun 2015 kita lakukan, tapi tidak maksimal.

Pengukuran sudah berlangsung setengah hari, lalu ada penolakan warga. Kita butuh waktu paling tidak seminggu untuk ukur rumah per rumah berikut wawancara dengan warga," kata Fikri saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Penjelasan Fikri bertolak belakang dengan penuturan warga yang mengklaim Badan Pertanahan Nasinal (BPN) sudah berkali-kali mengukur sejak 2015. Soleh, warga RW 014, mengatakan Ketua RT 07 sudah mengimbau warga untuk mengizinkan petugas BPN melakukan pengukuran.

Namun, kemudian BBWSCC pun serbasalah sebab pembayaran ganti rugi harus atas dasar sertifikat hak milik (SHM). Masalahnya, warga tidak mengantongi syarat itu. "Kami ingin berjalan sesuai aturan. Sekarang bagaimana kami mau membayar, kalau mereka hanya punya girik? Kita tidak berani membayar," ujar Fikri.

Proyek sodetan yang berdampak sangat besar mengurangi banjir karena akan mengantarkan limpahan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur menganggarkan senilai Rp492,6 miliar. Kementerian PU PR harus membebaskan lahan sekitar area Bidaracina seluas 7.000 meter persegi. Hingga saat ini pembangunan sheetpile (dinding turap) baru 600 meter. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno juga belum bisa memastikan kapan proyek dilanjutkan karena masih pada tahap dialog dengan warga. Sandi malah menyampaikan gagasan warga bakal direlokasi ke rumah susun (rusun) hibrida.

"Kita harus sediakan hybrid housing. Mereka dapat rumah tinggal di dekat tempat mereka sekarang," kata Sandi. Rumah hibrida yang dimaksud Sandi semacam rusun mini. Tingginya hanya 5-6 lantai dan tidak tersedia fasilitas elevator, namun didukung dengan sanitasi dan air bersih. Konsep rusun hibrida bakal dibangun di Penjaringan, Jakut, yang tujuannya untuk mengurangi kampung kumuh.

Dirinya mengklaim kompensasi lahan di Bidaracina sudah mencapai titik temu. (Aya/J-2)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More