Penyederhanaan Sistem Kunci Inklusi Keuangan

Penulis: Tes/Ant/X-5 Pada: Rabu, 14 Feb 2018, 08:59 WIB Ekonomi
Penyederhanaan Sistem Kunci Inklusi Keuangan

ANTARA/WAHYU PUTRO

PRESIDEN Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni terkait dengan sistem dan perizinan. "Jadi yang paling penting penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," kata Presiden setelah menerima kunjungan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan (United Nations Secretary General's Special Advocate for Financial Inclusion) Ratu Maxima di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Berikutnya, lanjut Presiden, penyederhanaan izin-izin yang terkesan masih sangat ruwet. "Dua hal ini, kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali," ujarnya.

Jokowi berharap seluruh masyarakat Indonesia nantinya dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat. "Semuanya bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan," tukasnya.

Kunjungan Maxima kali ini bertujuan memantau perkembangan inklusi keuangan di Tanah Air. Sebelumnya, Ratu Belanda itu berkunjung ke negeri ini pada September 2016.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mendampingi Presiden pada pertemuan itu mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pengembangan keuangan inklusif dengan cepat. Targetnya, pada 2019, tingkat inklusi keuangan menyamai negara lain yang sudah maju, di antaranya India.

"Kita memang berangkat dari posisi agak tertinggal dari banyak negara lain. Tapi sejak 18 bulan lalu kita sudah mengembangkan beberapa program, di antaranya Program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, dan beras sejahtera," paparnya.

Terkait dengan itu, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI). Hal itu bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, berikut pengurangan kesenjangan antarindividu dan antarwilayah.

Menurut Darmin, Maxima memberi saran agar pemerintah mengembangkan ekosistem inklusi keuangan sehingga basis data pasar lebih optimal yang nantinya mendorong pengembangan selanjutnya.

Di tempat terpisah, Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif Iskandar Simorangkir mengatakan Perpres 82/2016 telah membawa semua kementerian dan lembaga menuju visi bersama mencapai target keuangan inklusif 75% penduduk dewasa di bawah kepemimpinan Jokowi.(Tes/Ant/X-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More