RKUHP Persempit Ruang Demokrasi

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Rabu, 14 Feb 2018, 09:53 WIB Polkam dan HAM
RKUHP Persempit Ruang Demokrasi

Tim MI/LBH Pers/Riset MI/ Grafis: CAKSONO

TIDAK kurang dari 47 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bermasalah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Pasal-pasal tersebut pun berpotensi mempersempit ruang demokrasi, mengancam kebebasan berekspresi, dan membungkam pers.

"Semisal terkait penghinaan kepala negara. Pasal ini rumusannya sama seperti yang ada di KUHP lama dan sudah dibatalkan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata pengacara LBH Pers, Gading Yonggar Ditya, di Kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta, kemarin.

Dalam pertimbangannya, lanjut Gading, MK menilai pasal itu multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. "Jadi sangat aneh kalau dihidupkan kembali," imbuhnya.

Dari 47 pasal tersebut, setidaknya ada 4 klaster pasal yang berpotensi membungkam pers. Keempat klaster tersebut ialah terkait dengan topik penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, gangguan dan penyesatan proses pengadilan, tindak pidana penerbitan dan percetakan, serta membuat, mengumpulkan, menyimpan, dan membuka rahasia negara.

Secara khusus, Gading menyoroti ancaman pidana terhadap jurnalis yang memublikasikan berita-berita yang dinilai dapat mengganggu independensi hakim dalam persidangan. Pasal itu dinilai multitafsir dan potensial menyebabkan kriminalisasi terhadap insan pers yang meliput jalannya persidangan. "Karena apa yang dimaksudkan gangguan terhadap independensi hakim itu tidak dijelaskan secara rinci. Ini dapat ditafsirkan secara beda-beda. Ini tentunya juga menjadi kekhawatiran sendiri terhadap kerja-kerja jurnalistik investigatif."

Berlebihan

Tak jauh berbeda, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Ditta Wisnu, menilai pengaturan mengenai penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court) dalam RKUHP berlebihan. Pasalnya, hampir tiap tahun terjadi peng-usiran terhadap wartawan yang meliput ruang-ruang sidang di berbagai pengadilan di Indonesia.

"Sejak 2011 sampai 2015 selalu ada kasus wartawan yang diusir dari ruang sidang ketika sedang meliput. Menurut data Setara Institute, bahkan ada puluhan kasus pada 2015. Tanpa ada RKUHP yang atur contempt of court pun, kriminalisasi terhadap wartawan sudah terjadi. Apalagi kalau ini disahkan," cetusnya.

Koordinator regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto, menambahkan bukan hanya jurnalis yang terancam oleh pasal-pasal dalam RKUHP tersebut. Pembatasan kebebasan berpendapat yang termaktub dalam 47 pasal bermasalah itu mengancam masyarakat luas, khususnya pengguna media sosial.

"Dalam konstitusi kita diatur bahwa semua orang bebas berpendapat. Sekalipun negara ingin membatasi, harus clear juga pembatasannya seperti apa. Tanpa pembatasan yang jelas, ketika RKUHP itu diketuk palu, maka 157 juta pengguna media sosial di Indonesia bisa jadi pesakitan," tandasnya.

Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Revolusi Riza meminta pemerintah dan DPR mengkaji lagi pasal-pasal di RKUHP. Menurut dia, RKUHP dipenuhi pasal karet yang berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan oleh penegak hukum dan negara.

"Bukan hanya terkait dengan kebebasan pers, pasal-pasal terkait HAM juga masih banyak yang bermasalah dan dipersoalkan. Publik harus mengawasi pembahasan RKUHP ini. Seandainya disahkan tanpa perubahan, kita pun akan menggugat ke MK," tegasnya. (P-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More