KPK Tahan Tersangka Korupsi IPDN Sumbar


Penulis: Antara - 22 February 2018, 18:32 WIB
thinkstock
thinkstock

KPK menahan mantan pejabat di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jucom, setelah memeriksanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

"DJ (Dudy Jucom), tersangka kasus korupsi IPDN Agam ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (22/2).

Saat keluar dari gedung KPK dengan sudah mengenakan jaket tahanan KPK, Dudy tidak berkomentar mengenai penahanannya tersebut. Dudy sebetulnya sudah lama diumumkan sebagai tersangka, yakni pada 2 Maret 2016 silam. Ia adalah pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretarian Jenderal Kemendagri pada 2011.

Selain Dudy, tersangka lain dalam kasus ini ialah GM Divisi Gedung PT Hutama Karya (persero) Budi Rachmat Kurniawan yang sudah divonis 3,5 tahun pada 2016 lalu. Kasusnya ialah korupsi pengadaan pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Jakarta dan Sorong.

Perbuatan Dudy diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar. Saat ini Dudy sudah berpindah ke Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri dan menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.

Pada 2011, Mendagri Gamawan Fauzi membuat proyek pembangunan kampus IPDN yaitu di Agam, Sumbar; di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat dan beberapa tempat lain.

Terhadap Dudy dikenakan pasal 2 ayat 1 atau 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancamannya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun ditambah denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar. (X-12)

BERITA TERKAIT