Sidang Gugatan HTI, Saksi Ahli: Khilafah Bertentangan dengan Pancasila

Penulis: Micom Pada: Kamis, 15 Mar 2018, 20:58 WIB Polkam dan HAM
Sidang Gugatan HTI, Saksi Ahli: Khilafah Bertentangan dengan Pancasila

MI/Eva Pardiana

DALAM persidangan atas perkara No.211/G/2017/PTUN.JKT, Kamis (15/3) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selaku tergugat, menghadirkan beberapa ahli, yaitu Prof Philipus M Hadjon SH (Ahli Hukum Administrasi Negara), KH Ahmad Ishomuddin (Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), serta seorang Ahli Islam Politik.

Menurut Prof Hadjon, yang menjadi parameter atas legalitas suatu keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pencabutan Status Badan Hukum dari HTI (Hizbut Tahrir Indonesia, arti harafiah Partai Pembebasan Indonesia), sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni berdasarkan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang pada 23 Oktober 2017 telah disahkan menjadi UU No 16 Tahun 2017.

Pencabutan Status Badan Hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menkumham RI, hal ini sesuai dengan Pasal 63 Perppu Ormas (saat ini telah disahkan menjadi UU No 16 Tahun 2017). Kemudian penjatuhan hukuman berupa sanksi administratif bertujuan untuk menghentikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut adalah mengenai segala hal-hal/aktivitas ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Kemudian, KH Ishomuddin, ahli agama Islam, dalam persidangan menerangkan, "Hizbut Tahrir adalah organisasi politik, bukan organisasi dakwah. Bukan organisasi agama. Aktivitas Hizbut Tahrir adalah aktivitas politik. Maka aktivitas Hizbut Tahrir semuanya adalah politik, baik itu di dalam hukum, ataupun di luar hukum, politik yang di dalamnya diberikan ajaran Islam untuk diwujudkan dan ditegakkan dalam negara Daurah Islamiyyah".

Hizbut Tahrir sebagai suatu partai politik dimaksudkan untuk bekerja membentuk pemerintahan. HTI merupakan partai politik, karena merupakan bagian dari Hizbut Tahrir sebagai suatu Partai Politik Islam Internasional. HTI berupaya melanggar konsensus nasional dalam hal ini eksistensi tegaknya NKRI.

"Fakta sejarah telah kita ketahui bahwa kedaulatan dan keutuhan NKRI sebagai warisan ulama NU dan seluruh Pendiri Bangsa," katanya.

Dengan demikian menurut hukum positif yang berlaku di NKRI dan hukum Islam, kewajiban mendirikan NKRI adalah wajib 'ain. NKRI adalah negara yang sah, dengan seluruh wilayah kedaulatannnya. NKRI adalah hasil konsensus nasional sekaligus merupakan wujud kesepakatan seluruh Rakyat Indonesia dalam mendirikan NKRI dan merumuskan serta memutuskan Pancasila sebagai Staats Fundamental Noorm (Norma Dasar Bernegara). Ini adalah kesepakatan final bangsa Indonesia.

Sebaliknya, apa yang dilakukan HTI, merupakan bentuk-bentuk pengkhianatan atas konsensus nasional. HTI berniat mengubah NKRI menjadi negara khilafah. HTI justru memperjuangkan tegaknya sistem khilafah dan bentuk negara khilafah islamiyyah di NKRI. HTI adalah satu-satunya organisasi Islam yang dikendalikan Hizbut Tahrir (organisasi politik Islam Internasional) untuk mendirikan negara trans-nasional Islam.

HTI menolak sistem demokrasi. Penolakan HTI atas sistem demokrasi tidak sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam Negara Hukum. Ini merupakan bentuk pengkhianatan HTI atas konsensus kebangsaan serta bukti nyata perlawanan terhadap kesepakatan final seluruh rakyat Indonesia tentang bentuk negara kita 'NKRI'.

HTI melarang kecintaan kepada tanah air (nasionalisme). Penegakan kembali Khilafah Islamiyyah mengancam keutuhan NKRI. Penegakan Khilafah Islamiyyah ketika negara-negara di dunia telah menjadi nation state sesuai kesepakatan masing-masing merupakan suatu ilusi. Dalam proses tersebut akan terjadi proses perebutan kekuasaan, perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem khilafah sebagaimana yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini berpotensi besar mengakibatkan perpecahan, konflik dan bahaya besar lainnya terhadap eksistensi NKRI.

Tidak ada sejengkal wilayah, kekuasaan, maupun kedaulatan NKRI yang akan diserahkan secara damai kepada HTI, karena NKRI dan negara-negara yang ada di dunia tidak dapat dibubarkan. Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur mengenai negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan mutlak tidak dapat diubah. Pancasila sebagai dasar dan falsafah NKRI mengikat seluruh warga negara dan bangsa Indonesia yang majemuk, bersatu dan hidup rukun damai dalam bingkai NKRI.

"Mempertahankan NKRI adalah Jihad Fisabilillah", tegas Ishomuddin. (RO/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More