Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pemimpin Ukraina, Jerman, dan Prancis terus mendorong digelarnya pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (11/2) mendatang. Pertemuan yang menurut rencana digelar di Minsk, Belarus, itu diharapkan bisa menghentikan kekerasan berdarah yang kian meningkat di wilayah timur Ukraina.
Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Francois Hollande, dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko telah berdiskusi via telepon, Minggu (8/2). Mereka membahas upaya untuk mencapai 'penyelesaian komprehensif' dalam konflik antara tentara Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia.
Dalam menanggapi ajakan empat pemimpin tersebut, Putin memperingatkan pertemuan puncak di Misnk akan dapat dilaksanakan hanya dengan satu syarat. Para pemimpin empat negara itu harus lebih dulu menyetujui empat poin yang diajukan Putin.
"Kita akan mencapai tujuan apabila sampai waktunya, kita menyusun untuk menyetujui sejumlah poin yang akan kita bahas lebih mendalam selanjutnya," kata Putin kepada Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Minggu (8/2).
Dalam beberapa hari terakhir, Merkel dan Hollande terus mendorong upaya damai di wilayah Ukraina. Kedua pemimpin tersebut secara intensif berbicara dengan Poroshenko dan Putin. Apalagi Barat menunduh Putin memiliki peran besar dalam kekisruhan politik dan gerakan separatis di wilayah timur Ukraina yang telah berlangsung selama 10 bulan.
Bersamaan dengan rencana pembicaraan damai, pertempuran sengit masih berlangsung antara tentara Ukraina dan kelompok separatis. Baru-baru ini, pertempuran di negara pecahan Uni Soviet tersebut telah menelan 12 jiwa warga sipil. Sementara itu, otoritas Kiev mengatakan 12 tentara Ukraina tewas dalam 24 jam.
Bukan di atas kertas
Pada konferensi keamanan di Munchen, Jerman, kemarin, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan, "Sekarang Jerman dan Prancis bukan mencari perdamaian di atas kertas, melainkan di lapangan."
Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) menggelar pertemuan di Berlin, kemarin. Mereka juga akan memasukkan 19 nama baru ke daftar pemberian sanksi terkait dengan konflik di Ukraina.
Saat kunjungan ke Munchen, Menlu AS John Kerry menolak soal perbedaan pendapat AS dan Eropa. "Biarkan saya meyakinkan semua orang, tidak ada perbedaan dan tidak ada perpecahan. Kita semua setuju bahwa tantangan ini tidak diselesaikan dengan aksi militer, tetapi itu masih butuh waktu lama," paparnya.
Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan Kremlin mengharapkan ada 'keputusan penting' yang diambil dalam pertemuan puncak di Minsk, Belarus. Lavrov selalu berbeda dengan gagasan AS. Apalagi AS akan memberi bantuan militer kepada pemerintah Ukraina. (Ap/AFP/I-2)
IMPLEMENTASI Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai bisa menekan ruang ekonomi rakyat.
INKOPPAS meminta Pemprov DKI Jakarta menunda aturan teknis KTR karena dinilai berpotensi menekan pendapatan pedagang kecil.
Ia mengingatkan agar aturan teknis tersebut tidak memunculkan sanksi yang justru membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto. Ia menyoroti dihapusnya sanksi administratif atas larangan memajang produk rokok di tempat penjualan.
Data tahun 2024 menunjukkan, penerapan lingkungan yang sehat melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung telah mencakup 725 lokasi.
ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta kepastian hukum dari DPRD dan Pemprov DKI Jakarta usai Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
PASAL pelarangan penjualan yang diloloskan oleh Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda) KTR DPRD DKI Jakarta mendapatkan banyak penolakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved