Masuknya Demokrat dan Gerindra Harus Memperkuat Koalisi


Penulis: M. Iqbal Al Machmudi - 12 October 2019, 19:10 WIB
Dok.MI
Dok.MI

SEKJEN Partai NasDem Johnny G Plate menilai bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah petinggi partai politik bagus untuk merangkai kembali persatuan.

"Bagus dong, karena Pak Jokowi berpikir tentang fakta dan mengajak semua untuk kembali bersatu untuk membangun negara di bidang masing-masing dan kemampuan masing-masing," kata Jhonny saat dihubungi, Sabtu (12/10).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik diantaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin (11/10) di Istana Merdeka.

Presiden Jokowi juga sempat bertemu dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehari sebelum bertemu Prabowo di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tokoh-tokoh politik tersebut dirumorkan akan bergabung dengan koalisi pemerintah yang sebelumnya Partai Gerindra dan Partai Demokrat mengklaim sebagai oposisi.

Baca juga: Surya Sebut Pertemuan Jokowi dengan SBY dan Prabowo Positif

Menanggapi rumor bergabungnya kedua partai tersebut. Jhonny menyerahkan semuanya kepada presiden. Namun, jika ingin bergabung kedua partai harus menyiapkan dan meyakinkan koalisi apa yang mereka bawa untuk perkuat koalisi.

"Lalu, dari sisi Gerindra dan Demokrat mereka kan ada di pihak lawan ketika pemilu lalu dan kalah, kalau mau bergabung mereka harus menyiapkan dan meyakinkan koalisi apa yang mereka bawa untuk perkuat koalisi," ujar Jhonny.

Sehingga ketika bisa meyakinkan, koalisi bisa lebih solid dalam hidup bernegara bisa lebih baik dan jauh lebih aman "Jadi bukan hanya masuk datang, tidak. Harus ada konsesi-konsesi," cetusnya.

"Paling utama dari semuanya bagaimana kita benegara aman dan damai. Apa yang mereka bisa berikan, itu penting. Itu harus menjadi dasar pada politik," tandasnya.

Usai bertemu dengan Jokowi, Prabowo sempat mengatakan tidak ada lagi oposisi "Karena di Indonesia gak ada oposisi. Bisa dikatakan. Baik, mesra," ujar Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Jhonny mengatakan bahwa hal itu normatif, karena dari sisi ketatanegaraan presidensial sistem tidak ada partai oposisi. Oposisi ada hanya parlementer sistem.

"Tetapi, yang ada adalah check and balance antar lembaga negara antara DPR dan Presiden. Bukan antara partai politik. Bukan hanya sekedar masuk saja. Nanti jadinya yang kalah lebih penting dari yang menang," imbuhnya.

"Tapi kalau mau masuk apa yang bisa diberikan. Sehingga pak Joko Widodo yakin kalau anda perlu masuk kalau tidak apa dasarnya. Keputusan akhir ada di Pak Jokowi yang memiliki hak prerogatif," tutupnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT