Bidasan Bahasa Kabinet Berlogika


Penulis: Suprianto Annaf Redaktur Bahasa Media Indonesia - 13 October 2019, 07:10 WIB
DOK MI
DOK MI

DALAM hitungan hari, kabinet paruh kedua Jokowi akan terbentuk lagi. Selain mencari kader menteri yang hebat, Presiden harus memberi nama lembaga dan kementerian dengan tepat. Berlogika dan bermanfaat. Nama kementerian yang tersemat pun hendaknya menjadi doa dan harapan rakyat.

Kekhawatiran dan harapan di atas bukanlah tanpa alasan. Sudah bertahun nama kementerian di negeri ini tersemat dalam logika tak beraturan. Dalam nama kementerian itu, sesi positif-negatif terabaikan. Padahal, sekali lagi, nama kementerian haruslah membumikan harapan dan kerelevanan: mengandung doa dan impian.

Nama kementerian itu kita bahas berurutan. Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam deret nama itu, tertera kata pendayagunaan. Sepintas tidak ada kesan salah. Akan tetapi, berusahalah untuk menelaah. Kesan tak berdaya akan jelas terasa. Implikatur kata pendayagunaan menyimpan masalah. Ya, masalah bahwa aparatur negara kita bukan kandidat tangguh. Namun, mereka rapuh sehingga harus dikuatkan secara utuh. Karena alasan itu pula, aparatur negara harus diberdayakan. Dibina dengan banyak cara harus ditempuh.

Pertanyaannya, bukankah aparatur negara itu para sarjana yang bertalenta? Mereka sudah terpilih menjadi menteri melalui cara yang terpuji. Mereka diseleksi agar menjadi mandiri, baik secara mental maupun akal budi. Lalu mengapa kementerian mereka tetap ada kata pendayagunaan yang melabeli? Jangan-jangan ini ketakutan dan kekhawatiran bahwa mereka akan terlibat praktik korupsi. Kalau soal ini, bukankah korupsi tetap saja terjadi? Hem!

Begitu pula kementerian urutan kedua, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lagi-lagi nama ini mengandung kemiskinan harapan dan arti. Implikatur yang muncul gampang ditafsirkan: perempuan dan anak Indonesia dikesankan tidak berdaya sehingga perlu ada kementeriannya. Ini berarti, selagi kementerian ini ada, selama itu pula perempuan kita tak berdaya.

Pertanyaannya, benarkah mereka tidak berdaya? Untuk anak-anak tentu kita bersepakat bahwa mereka harus kuat. Hebat dan bermartabat. Sebaliknya, untuk perempuan, saya rasa mereka tidak demikian. Di negeri ini mereka dihormati dalam undang-undang seperti kedudukan kaum lelaki: sama rendah dan sama tinggi. Mereka tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Kalau nyatanya banyak perempuan bertanggung jawab tidak seberat lelaki, tentulah yang disebut kodrati. Bukan gender yang dieksploitasi.

Urutan ketiga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kata desa tertinggal mengharuskan kita berempati. Di negeri ini, nyatanya ada daerah yang merana. Tak saja yang jauh di sana, tetapi juga yang dekat dengan kota. Sarana di desa-desa itu tidak banyak mendapat sentuhan negara, tetapi dibangun seadanya dengan swadaya. Ya, tentu tidak terkelolah dengan sempurna.

Kesan desa tertinggal tetaplah objek yang terabaikan. Rasa keadilan ditampilkan dalam polesan kebijakan. Rakyat di desa dininabobokan dalam semu pembangunan. Nama dalam kementerian itu bukanlah impian, melainkan itu benar kenyataan: desa tertinggal.

Mereka tertinggal dalam pembangunan. Lewat nama itu seakan desa dikuatkan. Nama lembaga didekatkan dengan inti permasalahan. Namun sayang, logika membangun yang dimaksudkan malah terbalik dan memiliki arti yang berlawan.

Sebagai usulan, nama-nama kementerian sebaiknya diubah sehingga berlogika. Kementerian pemberdayaan perempuan diubah dengan kementerian peranan perempuan, sedangkan kementerian desa tertinggal dipadankan menjadi kementerian kemajuan. Nama baru yang melabeli menjadi mimpi yang diyakini agar negeri ini tegak berdiri, utuh, dan kukuh.

BERITA TERKAIT