Jerat Sanksi untuk para Algojo Honour Killing


Penulis: Thomas Harming Suwarta - 02 August 2016, 09:00 WIB
Selebritas media sosial Qandeel Baloch yang tewas dibunuh saudaranya karena dinilai telah membuat aib keluarga---AFP
Selebritas media sosial Qandeel Baloch yang tewas dibunuh saudaranya karena dinilai telah membuat aib keluarga---AFP

PEMBUNUHAN atas nama kehormatan atau 'honor killing' kembali memakan korban di Pakistan. Kali ini yang menjadi korban ialah bintang media sosial Pakistan, Qandeel Baloch, 26, yang akhirnya harus meninggal di tangan saudara kandungnya, Waseem Azeem, pada Jumat (15/7) lalu. Baloch yang disebut-sebut sebagai 'Kim Kardashian' dari Pakistan tersebut dicekik saat sedang tidur di rumahnya di Multan. "Tak ada penyesalan," kata Waseem kepada media dalam konferensi pers setelah ia ditangkap polisi, Minggu (17/7). Ia mengaku membunuh Baloch karena menurutnya, perilaku gadis itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi dan merusak citra baik keluarga.

Kejadian seperti ini bukan hal baru di Pakistan, bahkan sudah memakan ratusan orang korban yang mayoritas ialah perempuan. Setiap tahun, ratusan perempuan tewas di tangan anggota keluarga mereka sendiri yang mengaku marah atas perilaku yang dianggap merusak reputasi keluarga.

Menurut Kementerian Hukum Pakistan, ada 933 pembunuhan 'atas nama kehormatan' sepanjang tahun lalu. Namun, angka itu menurut dia masih relatif kecil dari data yang sebenarnya. Yang pasti, angka pembunuhan seperti ini mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.

Dalam bukunya, Praktik Hukum Pidana Islam di Pakistan: Syariah dan Praktiknya, Tahir Wasti menemukan bahwa jumlah korban pembunuhan meningkat lebih dari sepertiga di kabupaten di sekitar Kota Multan, dekat tempat Baloch dibunuh, jauh di atas laju pertumbuhan penduduk yang berkisar sekitar 3% di daerah tersebut.

Baloch, yang memiliki nama asli Fauzia Azeem, ialah perempuan dari kelas pekerja yang konservatif. Namun dengan keberaniannya, ia secara terbuka mengumbar seksualitasnya, dan menurut banyak orang, memiliki keberanian yang luar biasa. Dia bahkan berani membongkar kemunafikan agama-agama dengan berpose narsis bersama ulama senior Pakistan yang mengundang banyak kritik. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, 'Sebagai perempuan kita harus berdiri untuk diri kita sendiri... Saya suka cara saya'.

Menanggapi kematian Baloch di tangan saudaranya ini, komedian Pakistan Junaid Akram berharap akan membuka mata bagi masyarakat negeri itu untuk tidak lagi melakukan pembunuhan serupa dan melakukan perbaikan ketentuan hukum pidana.

Seperti pernah dijanjikan Perdana Menteri Sharif pada Februari lalu yang berniat mengubah KUHP, tetapi sampai sekarang belum jelas nasib perubahan tersebut. Termasuk suara kelompok oposisi senator Sherry Rehman, aktivis hak-hak perempuan terkemuka di Pakistan, yang terus mendesak untuk dilakukannya perubahan. "Saya menduga pemerintah telah menjadi kaki tangan agama," katanya kepada AFP bulan lalu.

Namun demikian, dalam kasus Baloch, setidaknya ada niat untuk memproses kakaknya Muhammad Wasim dan tidak memberikan dia kesempatan untuk bisa menghindar dari tuntutan hukum. Orangtuanya pun sepakat agar Wasim diadili. Menurut hukum di Pakistan, pada 1990, pemerintah memperkenalkan qisas (uang darah) dan diyat (retribusi) hukum, yang memungkinkan pembunuh untuk menghindari hukuman penjara dengan mencari ampunan dari kerabat korban - sebagai cara-cara yang mudah untuk melarikan diri, terutama dalam kasus-kasus pembunuhan atas nama kehormatan.

Kerabat dan warga membawa keranda mayat Qandeel Baloch saat pemakaman di Desa Shah Sadar Din pada 7 Juli lalu. AFP/SS MIRZA

Dewan Ulama Sunni Pakistan telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pembunuhan atas nama kehormatan ini. Melalui juru bicaranya, mereka menyebut tindakan ini tidak etis dan tidak dapat dibenarkan. Seperti halnya mereka mengkritik pembunuhan terhadap seorang remaja perempuan Pakistan Zeenat Bibi, di Lahore, hanya karena dia menikah dengan pria yang menjadi pilihannya. Hal tersebut, menurut Dewan Ulama Suni, ialah sebuah 'dosa besar'.

"Allah telah menyatakan bahwa perempuan harus bebas untuk menikah dengan siapa saja yang mereka pilih dan selama kedua belah pihak setuju," kata umum sekretaris Umum Dewan Ulama Pakistan, Mufti Saeed Rizvi.

Semua ulama di Pakistan mengutuk dan menyatakan kasus honor killing ialah perbuatan melawan hukum, inkonstitusional, tidak demokratis, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, harus dihentikan negara dengan cara apa pun.

Menteri Hukum Pakistan, Zahid Hamid, menyatakan komitmennya untuk mengakhir kasus 'pembunuhan atas nama kehormatan'. "Kami telah memasang semua rambu-rambu dalam undang-undang mengenai antipembunuhan atas nama kehormatan, dan sedang disiapkan untuk duduk bersama parlemen agar disahkan."

Sebelumnya, kelompok pegiat HAM dan politisi telah menyerukan hukuman yang lebih keras untuk mengatasi pelaku kekerasan terhadap perempuan di Pakistan, terutama yang mengatasnamakan 'kehormatan' keluarganya. Para pelaku selama ini sering terbebas dari hukuman karena mereka dapat mencari pengampunan atas kejahatan mereka dari anggota keluarga yang lain.

Menurut Hamid, di bawah undang-undang baru, korban hanya akan mampu mengampuni pembunuh yang dijatuhi hukuman mati, tapi mereka masih bisa dituntut hukuman seumur hidup.(AFP/Ths/I-1)

BERITA TERKAIT